www.hajiakbar.com


INFO HAJI 2008

oleh H. Akbar

01 – BIAYA IBADAH HAJI 2008 DIUSULKAN NAIK. Alokasi anggaran haji tahun 2008 diperkirakan akan mencapai 508, 346 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 268, 983 miliar rupiah dari anggaran 2007. Kenaikan ini secara otomatis berdampak pada ongkos naik haji per calon jamaah.

Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dihitung berdasarkan jumlah jamaah haji yang ada saat ini. Di mana jumlah calon jamaah haji yang tercatat di Depag mencapai 207.000 dengan alokasi jamaah haji reguler sebanyak 191.000 dan jamaah haji khusus sebanyak 16.000. “Biaya ibadah haji disusun dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2007, ”tandas Maftuh saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin malam. Menurut Menag usulan kenaikan ONH ini disampaikan mengingat sejumlah komponen biaya haji mengalami kenaikan, seperti untuk penerbangan terkait naiknya avtur, transportasi darat di tanah suci, katering. Termasuk adanya pungutan airport tax dan rencana pemberian makan gratis bagi jamaah selama di Makkah.

“Kenaikan tiket penerbangan Garuda Indonesia (GI) akan mencapai 25 persen, tapi sampai saat ini, pihak penerbangan belum dapat memberikan penawaran harga tiket pesawat, ” jelasnya.

Menanggapi usulan ini, sebagian besar anggota Komisi VIII DPR menginginkan hal ini dibahas di Panitia Kerja (Panja) DPR. Dalam panja diharapkan pembahasan kenaikan anggaran BPIH dapat dibicarakan secara teknis dan detail. Anggota Komisi VIII DPR Latifah Iskandar mengatakan, meski Depag telah mengajukan usulan kenaikan BPIH, pihaknya masih DPR meminta agar hal itu ditunda terlebih dulu. “Biaya haji tidak harus selalu naik untuk jamaah haji, ”ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR Agung Sasongko mengatakan, anggaran BPIH naik karena komponen yang diajukan banyak mengalami kenaikan. Karena itu, dalam pembahasan dengan panja, antara DPR dan pemerintah harus menyepakati komponen- komponen haji yang bisa dinaikkan atau tidak. (eramuslim)

02 – BIAYA HAJI 2008 NAIK Rp 5 JUTA. Departemen Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2008 (1429 H) naik rata-rata sebesar 500,9 dollar AS dan Rp 100.900 atau dalam rupiah kenaikan total hampir Rp 5 juta dibanding tahun lalu.

Menteri Agama Maftuh Basyuni di hadapan Komisi VIII DPR RI di Jakarta Rabu malam mengatakan, BPIH 2008 untuk zona I diusulkan sebesar 3.308 dollar AS, zona II 3.429,6 dollar AS, zona III sebesar 3.567,3 dollar AS, ditambah biaya komponen dalam negeri Rp 501.000,- untuk setiap zona.

Yang termasuk zona I adalah Aceh, Medan, Batam, dan Padang. Zona II (Palembang, Jakarta, Surakarta dan Surabaya) dan zona III meliputi Makassar, Banjarmasin dan Balikpapan.

Angka ini meningkat dibanding tahun lalu dimana zona I ditetapkan 2.822,8 dollar AS, zona II 2.925,9 dollar AS dan zona III 3.0053,6 dollar AS ditambah biaya komponen dalam negeri masing-masing Rp 400.100,-

Besaran BPIH ini sangat dipengaruhi oleh biaya penerbangan yang diusulkan dua maskapai, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Garuda menetapkan tarif untuk zona I 1.780 dollar AS, zona II 1.901 dollar AS, dan zona III 2.038 dollar AS, sedangkan Saudi menetapkan tarif zona I 1.865 dollar AS, zona II 2.004 dollar AS dan zona III 2.259 dollar AS.

Menteri Agama juga menguraikan komponen tidak langsung (indirect cost) BPIH 2008 mencapai Rp 445,7 miliar, angka ini naik cukup besar dibanding tahun lalu yang hanya Rp 206,34 miliar. Biaya tak langsung haji ini akan ditanggung APBN.

03 – KUOTA HAJI 2008 DIPATOK 207 RIBU ORANG. Pemerintah tak mau berspekulasi terkait penetapan porsi atau kuota haji nasional tahun ini. Dari hasil rapat kerja nasional (rakernas) evaluasi haji 2007, Departemen Agama (Depag) dan lembaga terkait menetapkan kuota haji tahun ini 207 ribu.

Kuota itu lebih sedikit dibanding musim haji tahun lalu yang 210 ribu. Dari 207 ribu tersebut, 191 ribu untuk jamaah haji biasa dan 16 ribu untuk jamaah khusus alias ONH plus. “Kami pilih jalan moderat. Kami tidak mau mematok porsi lebih tinggi dibanding tahun lalu. Khawatir pemerintah Arab Saudi tidak memberi porsi tambahan,” kata Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Sistem Informasi Haji (SIH) Depag Abdul Ghafur Djawahir di Jakarta kemarin (21/2).

Menurut Ghafur, dengan penetapan kuota tersebut, Depag tidak mengusulkan penambahan kuota haji kepada pemerintah Arab Saudi. Calon jamaah yang masuk daftar tunggu (waiting list) diharapkan tetap bersabar menunggu giliran naik haji.

Penetapan kuota merupakan salah satu kesimpulan rakernas evaluasi haji 2007 yang berakhir kemarin (21/2). Hasil rakernas lain, penyempurnaan pemondokan haji, usul penyediaan katering bagi jamaah selama 23 hari di Makkah, mekanisme baru pendaftaran calon jamaah ONH plus, dan menunjuk pejabat eselon II/b sebagai staf urusan haji di Konjen RI di Jeddah.

Soal pemondokan, Ghafur membeberkan, jajaran Depag diminta menetapkan program jangka pendek dan panjang. “Untuk jangka pendek, kami diminta mempertahankan sewa rumah di wilayah satu di Makkah dan Madinah,” jelas Ghafur. Untuk jangka panjang, perlu kelanjutan penandatanganan MoU pembangunan pemondokan yang menampung minimal 50 ribu jamaah RI. Tak tertutup kemungkinan melibatkan banyak pengusaha Arab Saudi sebagai pengembang.

Terkait katering, lanjut Ghafur, Depag akan menyediakan makanan bagi jamaah selama 23 hari di Makkah. “Kami usulkan Rp 210 miliar untuk biaya katering tersebut. Kami menunggu persetujuan DPR,” ujar Ghafur. (Jawa Pos).

04 – KUOTA HAJI KABUPATEN BOGOR BERTAMBAH. Kabar gembira bagi warga Kabupaten Bogor yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menambah kuota haji bagi Kabupaten Bogor. Penambahan kuota ini sangat signifikan, yaitu hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2007 Kabupaten Bogor hanya memperoleh jatah 1.557 orang sedangkan tahun 2008 bertambah menjadi 3.877 orang. Penambahan jumlah kuota haji ini terkait dengan usulan berbagai pihak agar kuota haji dihitung berdasarkan kuota daerah. Artinya, Kabupaten Bogor yang mempunyai jumlah penduduk 4,2 juta orang peningkatan jatah kuotanya juga sangat tajam, sementara Kota Bogor yang biasanya memberangkatkan jemaah haji tidak kurang dari 1.500 orang maka pada tahun ini kuota haji Kota Bogor hanya 766 orang dan Depok kebagian 1.223 orang. (Radar Bogor, Jumat 2/5/2008)

05 – 1.202 CALHAJ KABUPATEN BOGOR MASUK WAITING LIST. Sebanyak 1.202 calon jamaah haji Kabupaten Bogor dipastikan masuk daftar tunggu atau waiting list dan belum bisa diberangkatkan pada musim haji 2008, mengingat jumlah kuota haji untuk Kabupaten Bogor hanya 3.877 orang.

Sementara jumlah calhaj yang sudah mendaftar ke Panitia Penyelenggara Haji Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Bogor sebanyak 5.079 orang. Jumlah ini kemungkinan bertambah karena setiap hari ada warga yang mendaftarkan diri.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kandepag Kabupaten Bogr Cecep Nuryadi kepada Radar Bogor mengatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Pelaksanaan Haji 2008.

‘Kita masih menunggu Perpres tentang petunjuk pelaksanaan haji dan sampai sekarang kita belum tahu berapa besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 2008’, ujarnya.

‘Hingga kini’ lanjut Cecep, ‘panitia penyelenggara masih melakukan tahap persiapan. Jika Perpres sudah keluar, baru dilakukan bimbingan manasik kepada calhaj yang dipastikan berangkat ke tanah suci’.

‘Mengenai BPIH’ jelas Cecep, ‘belum ada calon yang melunasinya karena masih menunggu keputusan pemerintah. Biaya keberangkatan haji 2008 ini dipastikan naik dari tahun sebelumnya’.

‘Sampai sekarang kita belum bisa mengetahui siapa-siapa pendaftar yang bakal berangkat pada musim haji 2008. Dari 5.079 yang sudah mendaftarkan diri dan menyetor BPIH ke Bank, kita masih menunggu keputusan pemerintah’, pungkasnya. (Radar Bogor, Kamis 8/5/2008 hal. 6).

06 – DEMO JEMAAH HAJI KABUPATEN BOGOR. Pada hari Selasa 27 Mei 2008, sekitar 1.500 orang jemaah haji Kabupaten Bogor mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Jemaah haji yang tergabung dalam ormas Islam itu berangkat dengan menggunakan 30 bis, bermaksud menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk tidak terpengaruh oleh siapapun dalam menetapkan kuota haji daerah. Sebelumnya terbetik informasi bahwa hasil keputusan musyawarah di Hotel Lingga yang menetapkan kuota haji daerah, dimentahkan oleh usulan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan agar penetapan kuota daerah ditangguhkan. Informasi ini membuat geram jemah haji Kabupaten Bogor dan kabupaten lainnya di Jawa Barat yang telah menyampaikan informasi kuota haji kepada masyarakat.

Perwakilan jemaah haji diterima oleh pimpinan Komisi E DPRD Jawa Barat, dan setelah menyampaikan aspirasinya, ditambah dengan penjelasan kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan staf Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi E berjanji menyampaikan dan merekomendasikan agar Gubernur Jawa Barat memberlakukan kuota daerah mulai tahun 2008.

Sementara wakil jemaah haji berdialog dengan anggota DPRD Jawa Barat, jemaah haji lainnya melakukan istighosah (doa bersama) di depan pintu gerbang Gedung Sate. Acara istighosah mendapat simpatik dari petugas keamanan dan beberapa petugas keamanan turut melakukan istighosah.

Setelah wakil jemaah haji yang berdialog dengan anggota DPRD memberikan penjelasan hasil pertemuannya kepada jemaah lain, terdengar teriakan takbir dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Jemaah haji pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke Kabupaten Bogor dengan penuh rasa puas.

07 – SK KUOTA HAJI KAB/KOTA AKHIR MEI. Kanwil Depag Perketat Syarat Daftar Haji. Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan memastikan penetapan kuota haji tahun 1429 H/2008 M tidak akan memakai sistem kuota provinsi, tetapi kuota kabupaten/kota. Surat Keputusan (SK) kuota haji segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Gubernur mengungkapkan hal itu ketika ditemui seusai launching Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro Bandung, Rabu (28/5/2008).

‘Sudah ada permintan dari beberapa daerah untuk menetapkan kuota dengan segera. Namun, untuk merinci angka bagi masing-masing kabupaten/kota ada parameter tertentu dari Kanwil Depag dan Biro Kesra’, ujarnya.

Ketika ditanya surat permintaan penangguhan penetapan kuota kabupaten/kota dari Komisi E DPRD Jabar, Danny menjawab, ‘Oh, tidak mungkin kita tunda. Mulai 2008 kuota haji akan memakai kuota kabupaten/kota’.

Kabag Bina Keagamaan dan Pendidikan Kasman Suryana mengatakan, naskah SK gubernur terkait kuota haji kabupaten/kota sudah selesai dan sudah diparaf Sekda Pemprov Jabar Lex Laksmana, kemarin siang. ‘Sekarang sedang dikirim ke gubernur. Mudah-mudahan akhir Mei atau awal Juni SK tersebut sudah bisa dikeluarkan’ katanya.

Pemprov Jabar memang sudah lama mempersiapkan SK tersebut sebagai lanjutan payung hukum dari UU 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ‘Kita harus mempelajari dan mengonsultasikannya dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Dalam UU 17/1999 dinyatakan, provinsi sebagai koordinator, bisa menetapkan kebijakan kuota sehingga kita berani mengeluarkan SK kuota haji kabupaten/kota’, ujarnya.

Menurut Kasman, selama ini dengan kuota haji provinsi di lapangan kerap terjadi penyalahgunaan. ‘Penerapan kuota kabupaten/kota merupakan solusi adil agar yang berangkat haji dengan menggunakan kuota Jabar adalah orang-orang Jabar asli’, ujarnya.

Kanwil Depag Jabar memperketat syarat pendaftaran haji dengan memberlakukan Kartu Keluarga (KK) selain Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kanwil Depag Jabar juga menemukan banyaknya kejanggalan alamat calon haji (calhaj), seperti tiga rumah di Jalan Gegerkalong Girang yang ditempati calhaj antara 10 sampai 48 orang.

‘Selama ini pendaftaran haji ke bank cukup dengan KTP sehingga bisa diakali dengan memakai KTP musiman atau KTP sementara’, kata Kabid Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf Kanwil Depag Jabar, H. iding Samarkondy, didampingi Kasi Sarana dan Perjalanan Haji H. Undang Lukmanul Hakim di ruang kerjanya, Jalan Jenderal Sudirman Bandung, Rabu (28/5/2008).

Calhaj yang memakai KTP musiman atau sementara akan dikembalikan lagi ke Kandepag. ‘Data calhaj dengan KTP musiman tidak akan di-entry ke jaringan komputer haji sehingga tidak bisa melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)’, ucapnya.

Mengenai jumlah calhaj, H. Iding mengatakan, sampai Rabu kemarin sudah mencapai 84.994 orang sehingga sudah masuk ke musim haji tahun 2011. ‘Bahkan Kota Bekasi jumlah calhajnya mencapai 16.193 orang sehingga kalau kuota kabupaten/kota diterapkan antreannya sampai lebih dari 2011’, katanya. (Pikiran Rakyat, Kamis 29 Mei 2008, hal 17).

08 – BELUM FINAL BESARAN BPIH 1429 H. Jakarta,21/7/2008 (Pinmas)– Pemerintah belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2008/1429 H, termasuk tarif angkutan yang masih menunggu pengajuan dan kesepakatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

“Belum final ongkos hajinya, demikian juga tarif angkutan yang diajukan oleh Garuda, semua kesiapannya akan dapat dipastikan pada dua hari mendatang,” kata Menteri Agama Maftuh Basyuni usai melaporkan kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan haji di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/7).

Setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Maftuh mengatakan, angkutan haji akan dilayani oleh Garuda dan Saudi Arabian Airlines. Sementara Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan haji akan menunggu laporan lengkap dari Departemen Agama.

“Saya tadi hanya melaporkan kesiapannya saja jadi belum ada keputusan,” katanya.Rapat terbatas yang dipimpin Presiden SBY hadir pula antara lain, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menhub Jusman Syafii Djamal.

Sementara itu Direktur Garuda Emirsyah Satar mengatakan Garuda mempersiapkan diri untuk menerbangkan 107 ribu jamaah.

“Kita menyiapkan 14 pesawat dengan jenis boeing 747, boeing 767-200 dan boeing 767-300 serta airbus 330,” katanya.

Namun ketika ditanya berapa besar kenaikan tarif Garuda karena naiknya harga minyak mentah di pasaran internasional, Emirsyah mengatakan hal itu belum diputuskan dan saat ini masih dalam pembahasan. (ant/ts)

09 – 80% PONDOKAN JEMAAH HAJI TELAH DISEWA. Jakarta,21/7/2008 (Pinmas)– Kasubdit Akomodasi Direktorat Pelayanan Haji Depag Drs.H.Ahmad Kartono mengatakan, hampir 80 persen pemondokan jemaah haji telah berhasil disewa dengan kapasistas 190 ribu orang. “Kami berharap sebulan lagi seluruh pondokan bagi jemaah telah kita dapatkan,” kata Kartono pada acara IHRAM di TVRI, Sabtu (19/7).

Menurut Ahmad Kartono, pemerintah tetap mempertahankan tarif pemondokan di Mekkah 2.000 SR (Saudi Riyal) dan di Madinah 500 SR . “Memang terjadi pergeseran lokasi pemondokan yang semakin jauh karena terbatasnya pemondokan di sekitar Masjidil Haram terkait dengan perluasan masjid tersebut,” katanya.

Tarif sewa pemondokan, kata Kartono, terjadi kenaikan sampai 100 %, ini mengakibatkan pemondokan jemah haji Indonesia lebih jauh dari tahun-tahun sebelumnya.

Ahmad Kartono menambahkan, wilayah pemondokan di Misfalah, Sulaimaniyah, dan Syi`ib Amir, misalnya, sekarang sudah menjadi ring I. Aziziyah sekarang menjadi ring II. Bahkan pemondokan jemaah haji sekarang sudah melebar ke Aziziyah utara

Sementara itu Kasubdit Penyuluhan Haji Ahda Barori mengatakan, sulitnya mencari pemondokan jemaah haji tahun 1429 Hijriah ini berakhibat pemondokan jemaah haji bergeser ke arah Azizyah utara yang jaraknya bisa mencapai 7 kilometer dari Masidil Haram.

Berbeda dengan Aziziyah selatan yang dekat ke Masjidil Haram melalui terowongan pejalan kaki. “Tapi, di sini kita tidak sendiri. Banyak jemaah haji dari Turki, Pakistan, dan India yang tinggal d sini. Bahkan jemaah haji negara-negar teluk banyak yang memilih wilayah ini untuk pemondokan jemaah hajinya,” kata Ahda.

“Sekarang orang Saudi benar-benar panen Riyal,” kata Ahda bekomentar. Pasalnya, pemondokan jemaah semakin langka dengan dibongkarnya sekitar 1.250 bangunan di Syamiyah dan Qararah ntuk perluasan Masjdil Haram. “Wilayah itu biasanya bisa menampung sekitar 150.000 jemaah haji,” katanya. (MH/ts)

10 – PEMERINTAH TETAPKAN BPIH 1429 H. Jakarta, 22/7/2008. (Pinmas)–Pemerintah mengumumkan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1429 H/2008 sebagai berikut embarkasi Aceh sebesar USD 3.258 dan Rp 501.000,-, embarkasi Medan USD 3.292 dan Rp 501.000,-, embarkasi Batam USD 3.292 dan Rp 501.000,-, embarkasi Padang USD 3.258 dan Rp 501.000,- embarkasi Palembang USD 3.379 dan Rp 501.000,- embarkasi Jakarta USD 3.430 dan Rp 501.000,- embarkasi Solo USD 3.379 dan Rp 501.000,- embarkasi Surabaya USD 3.430 dan Rp 501.000,- embarkasi Banjarmasin USD 3.517 dan Rp 501.000,-, embarkasi Balikpapan USD 3.517 dan Rp 501.000,- dan embarkasi Makassar USD 3.517 dan Rp 501.000,-

Hal itu disampaikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam keterangan pers di Operation Room Departemen Agama, Selasa (22/7) didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto dan Sekjen Depag Bahrul Hayat.

Menurut Menag, pemerintah telah melakukan perubahan besaran BPIH dari sitem zona ke system embarkasi yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan jarak tempuh penerbangan dari setiap embarkasi ke Jeddah atau Madinah, yang telah memperoleh persetujuan DPR-RI.

Presiden SBY sendiri, kata Menag Maftuh, telah memberikan persetujuan terhadap usulan besaran BPIH ini untuk ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang pada saat ini sedang diselesaikan proses administrasinya.

Menag menjelaskan, pelunasan/pembayaran BPIH 1429 H/2008 dilaksanakan selama 22 hari kerja terhitung sejak hari kelima setelah Peraturan Presiden tentang BPIH ditetapkan.

Jemaah yang telah mendapat bukti setor lunas BPIH yang sah, kata Menag, segera mendaftar ulang ke Kantor Dep.Agama Kabupaten/Kota tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari setelah penyetoran pelunasan. “Bagi jemah yang batal berangkat dikenakan biaya administrasi 1 %,” kata Menag.

Menag menambahkan, kenaikan BPIH ini disebabkan naiknya harga(tariff) penerbangan sebagai akibat naiknya harga minyak dunia. “Pemerintah telah melakukan upaya agar kenaikan BPIH wajar dan rasional serta tidak memberatkan jemaah haji,” ucap Menag.

Komponen BPIH 1429 H,terdiri dari biaya penerbangan sebesart USD 1.859 (54 ), biaya operasional di Arab Saudi termasuk living cost USD 1.528 (44,4) dan biaya operasional dalam negeri Rp 501.000,- (1,6%).(ts)

11 – PELUNASAN BPIH KHUSUS (ONH PLUS). Jakarta, 23/7/2008 (Pinmas)–Menteri Agama MuhammadMaftuh Basyuni mengatakan, pelunasan bagi jemaah haji khusus sebesar USD 2.000 dan Rp 400.000,- disetrokan ke rekening Menteri Agama melalui BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH selama 10 hari kerja sejak hari kelima setelah Peraturan Presiden ditetapkan. Hal itu diungkapkan Menag ketika menyampaikan besaran BPIH 1429 H di Jakarta, Selasa (22/7).

Proses pendaftaran jemaah haji khusus, kata Menag dilakukan oleh PIHK ke Direktorat pembinaan Haji dengan melampirkan persyaratan administrasi serta bukti setoran lunas BPIH yang sah.

Menurut Menag Maftuh, setoran awal sebesar USD 3.000 dibayarkan kepada PIHK stelah jemaah haji khusus melunasi biayanya. Sedangan setoran lunas BPIH Khusus USD 2.000, akan dibayarkan kepada PIHK sebesar USD 1.700 setelah dikurangi sebesar USD 300 untuk biaya operasional di Arab Saudi, antara lain pembayaran general service dan naqobah.

Pembayaran USD 1.700 ke PIHK, kata Menag dilakukan setelah PIHK memperoleh barcode yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Bagi jemaah haji khusus yang membatalkan diri, dikenakan biaya administrasi sebesar 1 %.

Menag menghimbau, kepada jemaah haji untuk melakukan pembayaran dan mendaftarkan diri melalui prosedur yang telah ditentukan dan tidak melalui calo. “Pergunakan waktu dan jadwal pendaftaran yang ditentukan dengan sebaik-baiknya,” ucap Menag.

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji, harap Menag, termasuk BPS BPIH agar meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pembinaan dan koordinasi dengan sebaik-baiknya. (ts)

12 – MUSIM HAJI 1429 H JEMAAH HAJI DAPAT MAKAN TAMBAHAN. Jakarta, 6/8 (Pinmas)– Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni membenarkan bahwa jemaah haji akan mendapat makanan tambahan usai melaksanakan wukuf, berada di Muzdalifah dan usai melaksanakan jumroh di Mina pada musim haji 1429 H.

Pemberian makanan selama tiga kali di tanah suci itu merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan jemaah haji, kata Menteri Agama kepada Antara usai melakukan kunjungan kerja ke Sultra, Selasa.

Maftuh Basyuni menjelaskan, semula jemaah Indonesia direncanakan akan diberi makan selama berada di Mekkah, seperti yang dilakukan di Madinah dan Arafah dan Mina (Armina). Namun setelah dibahas bersama Komisi VIII DPR , maka rencana itu dibatalkan karena berbagai pertimbangan.

Rencana pemberian makan tambahan akhirnya diputuskan selama jemaah berada di Muzdalifah ketika melakukan mabit (bermalam), perjalanan dari Muzdalifah ke Mina dan usai melaksanakan jumroh.

Ia berharap rencana ini dapat diwujudkan pada tahun ini,sSebab untuk marealisasikan sangat tergantung pada kesiapan perizinan yang berlaku di negara tersebut.

Pemberian makanan tambahan itu tata caranya berbeda dengan pemberian makan di Armina. Tahun lalu jemaah Indonesia mendapat makan dengan cara disajikan secara prasmanan. Cara tersebut akan tetap dipertahankan pada tahun ini karena dinilai baik bagi jemaah haji.

Menurut Maftuh , makanan tambahan itu dalam bentuk kemasan kaleng dan tahan lama, sehingga kemungkinan basi dapat dihindari dan mudah dibawa bagi jemaah haji. Di kalangan militer jenis makanan itu disebut T2, kata Maftuh.

Sementara itu Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji, Abdul Gafur Djawahir membenarkan bahwa pemberian makanan yang biasa dikonsumsi tentara dalam medan tempur tersebut, kini dalam proses perizinan dari pemerintah Arab Saudi.

Ada beberapa hal yang harus diselesaikan menyangkut produksi jenis makanan T2 itu. Pengusaha di dalam negeri baru bisa memproduksi dalam jumlah besar, sekitar di atas 6000 kaleng, jika perizinan dari pengusaha dan instansi pemerintah setempat sudah beres. `Harapannya ingin cepat beres,` katanya.

Pemberian makanan jenis T2, kata Gafur, sudah dilakukan beberapa negara Islam di Timur Tengah karena dinilai lebih efisien sehingga kesehatan jemaah haji tetap terjaga, katanya.

Masih digarap izinnya, terutama menyangkut uji laboratorium di negara tersebut. Namun yang jelas, pada musim haji kali pertama ini akan direalisasikan, kata Gafur lagi.(ant/ts)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: